Kisah Menyedihkan TKI di Arab Saudi

Arab Saudi Neraka Bagi TKI(5)
Tak Perlu Basa-basi dengan Arab Saudi 
M. Rizal – detikNews

demo pemancungan Ruyati (detikcom)

Jakarta – Pemancungan Ruyati binti Sapubi akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan keputusan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Tapi moratorium ini baru akan dimulai tanggal 1 Agustus 2011 mendatang.
“Saya memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke Saudi Arabia efektif 1 Agustus 2011,” kata Presiden SBY saat jumpa pers di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (23/6/2011).
Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan Moratorium itu hanya menghentikan pengiriman TKI, tidak bermaksud memulangkan TKI yang masih bekerja di Arab Saudi. Yang sudah di sana, dalam posisi baik akan dicek oleh kedutaan. Kalau baik bisa diperpanjang oleh kedutaan. “Tidak ada yang dipulangkan. Moratorium hanya stop tidak berangkat,” tegas Muhaimin.
Dijelaskan Muhaimin, pemerintah selama ini telah melakukan pengetatan total menuju moratorium terhadap penempatan TKI ke Arab Saudi. “Bahkan pernah 2 bulan tidak ada pengiriman sama sekali. Saya juga terus mengimbau agar PPTKIS tidak mengirimkan TKI ke Arab Saudi,” jelasnya.
Sebelum moratorium dilakukan, lanjut Cak Imin, ada 2 hal yang perlu pertimbangkan sungguh-sungguh. Pertama, harus mempertimbangkan sebagian besar TKI yang lain, yang berhasil selama bekerja di Arab Saudi. Kedua, kedua pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah melaksanakan Senior Officer Meeting (SOM) tahap I untuk mempersiapkan MoU. Setelah puluhan tahun, baru sekarang Pemerintah Arab Saudi mau memulai pembicaraan mengenai MoU.
Sebenarnya, sebelum pemancungan Ruyati, sejumlah kalangan, baik LSM, masyarakat, tokoh agama maupun kalangan politisi telah meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, yang dominan wanita.
Alasan sistem atau mekanisme pengiriman TKI, perusahaan penyalur TKI sampai urusan mekanisme diplomatik pemerintah Indonesia dan negara yang dituju para TKI dianggap lemah.
Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi sejak dahulu sudah minta pengiriman TKW ke Arab Saudi dihentikan. Pasalnya tidak mungkin menghentikan kekejaman atau penyiksaan TKW di Arab.
“Itulah sebabnya, tidak ada satu negara miskinpun di dunia yang mengirimkan TKW atau PRT, hanya Indonesia saja. Hentikan! Karena hanya menyiksa wanita dan memperkaya bandot-bandot PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia),” tegas Hasyim kepada detikcom.
Hanya ada dua cara yang bisa menyelamatkan TKI selain Ruyati yang kini terancam hukuman mati yaitu Presiden SBY datang langsung ke Arab Saudi untuk berunding dengan Raja Arab Saudi atau membayar seluruh tebusan kepada keluarga.
“SBY sudah tidak bisa menghindar lagi seperti biasanya, karena ini menyangkut rasa keadilan, kemanusiaan dan harga diri bangsa dan negara. Tidak hanya bisa mewakilkan kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar,” tegas Hasyim.
Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj berpendapat menyelesaikan masalah TKI tidak perlu berbasa-basi dengan Arab Saudi . Said pernah diajak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk berdiskusi soal TKI/TKW di negaranya, tetapi ia menolak. “Karena tak perlu ada basa-basi, kecuali pemerintah Saudi memperbaiki upaya perlindungan terhadap buruh migran yang bekerja di negaranya,” terangnya.
Pengamat Ketenagakerjaan Janzi Sofyan mengatakan, sebenarnya yang menjadi kritik dalam persoalan TKI adalah soal diplomasi perwakilan Indonesia di luar negeri yang begitu lemah. “Seharusnya tidak ada istilah tidak tahu akan ada eksekusi, ini kan sebenarnya peran diplomasi kita yang tidak melakukan monitoring, tidak kreatif untuk mencari tahu, dan hanya menunggu kabar berita saja, lemah diplomasi kita,” jelasnya.
Seharusnya, pemerintah tahu di mana negara-negara yang banyak ditempati para TKI dengan menempatkan diplomat yang memiliki diplomasi yang kuat. Kedua, perwakilan pemerintah di negara yang memiliki banyak TKI harus punya database. “Inikan tidak, di mana konsentrasi TKI, di mana majikannya, kan tidak termonitor. Apakah semua KBRI atau KJRI tahu di mana TKI dan majikannya?” kritik Janzi.
Solusinya pemerintah diminta segera menarik semua diplomatiknya di Arab Saudi diganti semua dengan yang baru. Gantinya harus orang-orang yang memiliki ketrampilan diplomasi tinggi. Dari pengalaman Janzi selama ini banyak pejabat diplomatik yang antipati begitu menghadapi TKI, bahkan menganggap TKI sebagai warga negara kelas dua.
Sedangkan Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo meminta pemerintah segera meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) tentang PRT, meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya serta melakukan amandemen UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Sebenarnya Indonesia banyak memiliki peluang melakukan kerjasama yang baik dengan Arab Saudi dibandingkan dengan negara lain soal tenaga kerja migrant.
Apalagi Indonesia dan Arab Saudi memili persamaan negara muslim, sesama anggota G20, sesama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).”Ada banyak ruang tetapi tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Coba lihat Filipina yang bisa memaksakan. Ini karena lemahnya diplomasi kita yang tidak maksimal,” terangnya.
(zal/iy)
Kamis, 23/06/2011 16:33 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(4)
Demi Bisa Haji, TKI Abai Kekejian Arab Saudi 
Deden Gunawan,M. Rizal – detikNews

Jakarta – Hukum pancung sudah berlangsung selama berabad-abad di Arab Saudi. Hukum ini merupakan salah satu pelaksanaan dari hukum qisas, memberikan hukuman dengan tindak yang sama atas tindakan yang dilakukan terdakwa, yang merujuk Alquran.
Meski demikian hukuman pancung alias dipenggal kepalanya bukanlah harga mati. Sebab dalam Alquran juga disebutkan hukum memaafkan jauh lebih baik dibanding menjatuhi hukuman mati.
“Masyarakat atau pemerintah Arab Saudi tahu soal itu. Dan sebenarnya hukuman mati itu tingkatnya lebih rendah. Yang paling tinggi dalam hukum di sana (Arab Saudi) adalah hukum memaafkan,” terang pengamat Timur Tengah dari Moderat Moeslim Society Zuairi Misrawi.
Dijelaskan Misrawi, dalam meminta hukum memaafkan ini, bisa ditempuh dengan menghadap Raja Arab Saudi. Sebab kultur di Arab Saudi masyarakat sangat patuh kepada rajanya. Bila raja meminta keluarga korban untuk memaafkan, maka permintaan itu akan dilakukan. Sehingga hukuman mati itu tidak terjadi.
Cara seperti ini pernah dilakukan almarhum Gus Dur. Mantan presiden RI ke 4 itu pernah menyelamatkan Siti Zaenab, TKI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, dari hukuman mati tahun 1999.
“Waktu itu Gus Dur langsung berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Dalam komunikasi itu Gus Dur memberikan dalil-dalil soal hukuman memaafkan yang ada di dalam Alquran. Selain itu Gus Dur juga menjelaskan tentang pentingnya meloloskan hukuman bagi Siti Zaenab demi hubungan Indonesia-Arab Saudi,” jelas Misrawi.
Beberapa hari setelah komunikasi antara Gus Dur dan Raja Abdullah, Zaenab yang telah menanti hukuman pancung akhirnya bisa bernafas lega. Hukuman qisas itu akhirnya batal dilakukan.
Tapi lain Gus Dur lain pula pemerintahan SBY. Saat Ruyati dieksekusi mati pemerintah diduga tidak berbuat apa-apa. Jangankan melobi Raja Arab Saudi. Waktu eksekusinya saja pemerintah tidak tahu. Inilah yang menyebabkan Ruyati harus mati dipancung.
“Harusnya SBY mendatangi atau menyurati Raja Arab Saudi untuk meminta bantuan bagi Ruyati. Tapi hal itu rupanya tidak pernah dilakukan,” kritik Misrawi.
Menteri Luar Negeri Marty Legawa tentu saja menyangkal pihaknya tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Ruyati. TKI itu tidak terselamatkan sebab KJRI Jeddah tidak mendapat pemberitahuan soal eksekusi pemancungan Ruyati.
Bahkan KJRI tahu soal pemancungan itu dari media online setempat. Maka itu Kemenlu telah memprotes Arab Saudi. Dan kerajaan Arab itu pun telah meminta maaf. Arab mengaku lalai tidak memberitahu soal pemancungan ini kepada pemerintah Indonesia.
“Mereka menyampaikan penyesalannya, kepada kami tadi, beliau menyampaikan bahwa mereka intinya lalai karena tidak menyampaikan kepada kita. Seharusnya disampaikan,” kata Marty setelah memanggil Duta Besar Arab Saudi Abdurrahman Al Khayyat.
Sumber detikcom yang sudah 10 tahun menjadi santri salah seorang ulama ternama di Makkah, menyatakan eksekusi hukuman pancung biasanya memakan waktu yang lama. Biasanya butuh waktu 2-3 tahun persidangan. Anehnya, Ruyati yang belum 2 tahun sidang kok sudah divonis hukum pancung dan langsung dieksekusi. Dia pun hanya menjalani sidang cuma dua kali.
“Ada yang aneh dan patut dipertanyakan mungkin keluarga yang dibunuh merupakan orang kuat atau bagaimana saya belum dapat informasi,” kata sumber itu.
Biasanya kalau kejadian pembunuhan dilakukan sesama orang Arab, selain proses sidang, antara keluarga saling bertemu bernegosiasi sampai ada permaafan dan tidak sampai dipancung. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia melalui perwakilan atau langsung dari pusat tidak mau datang untuk meminta maaf. “Kalau itu dilakukan, setidaknya ada pengurangan hukuman atau tuntutan. Ini tampaknya tidak pernah dilakukan,” kata sumber itu.
Kasus pemancungan Ruyati menambah daftar panjang kisah tragis TKI di Arab Saudi. Tapi meski banyak kisah tragis, anehnya banyak orang yang tetap ingin kerja di negeri petro dollar ini. Mengapa?
Muhammad Tio, seorang mukimin asal Surabaya, Jawa Timur yang sudah tinggal di Jeddah, mengakui kebanyakan orang yang memilih kerja ke Arab Saudi mengharapkan untuk bisa umrah atau haji.
“Ya salah satunya, dengan kerja di sini apa itu sebagai TKI yang jadi pembantu, sopir atau yang memiliki skill tertentu adalah bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, itu saja,” ungkap Tio, yang saat ini bekerja sebagai pekerja di bidang kelistrikan di Arab Saudi itu.
Mayoritas orang sebenarnya sudah tahu kultur bangsa Arab yang keras, apalagi selalu menggunakan hukum yang keras. Namun ada keyakinan tidak semua orang jahat. Bila bertemu majikan yang baik pasti nasib TKI juga baik.
Ada dua istilah untuk orang Arab yakni Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar adalah untuk orang yang baik dan mulia hatinya. Sementara Abu Jahal adalah orang Arab yang keji.”Hampir 80 persen orang Arab yang sekarang ini sisa dari Abu Jahal,” terang Hamdan, salah seorang mukimin lainnya asal Jember, Jawa Timur yang ditinggal di Makkah kepada detikcom.
Hamdan pun mengaku bekerja di Arab dengan tujuan untuk ibadah. “Saya pribadi bekerja ke Arab Saudi ini tujuannya ibadah, karena di sana ada Baitullah dan belajar,” cerita Hamdan.
Dibeberkan Tio, tidak semua TKI bisa beribadah umrah atau haji meskipun sudah berada di Arab Saudi. Kesempatan untuk diajak beribadah umrah atau Haji, tergantung apakah majikannya mengikuti ibadah itu atau tidak.
“Ya kalau majikannya umrah atau haji, TKI yang menjadi pembantunya diajak ibadah sama-sama, sambil jagain anak majikannya atau yang lainnya. Tapi itu bagi TKI yang kerjanya bagus, kalau jelek ngak diajak. Malah ada TKI begitu masuk kerja di rumah majikan ada yang nggak keluar rumah sama sekali, kecuali diajak belanja ke pasar atau mall saja,” tutur Tio.
(iy/iy)
Kamis, 23/06/2011 16:00 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(3)
Salah Kecil Saja TKI Bisa Dicambuk 
M. Rizal – detikNews

Sumiati (Iin Y/detikcom)

Aksi untuk Ruyati di Kedubes Arab Saudi

Jakarta – Mengirim TKW di Arab Saudi ibaratnya nyaris sama artinya dengan menyerahkan mereka ke tiang pancungan. Sudah banyak kasus tragis dari kekejaman sampai kematian TKI terjadi di negeri padang pasir ini.
Ruyati binti Sapubi, bukanlah satu-satunya TKI yang dipenggal kepalanya oleh algojo kerajaan Arab Saudi. Sebelum Ruyati, ada Yanti Irianti binti Jono Sukandi asal Cianjur, Jawa Barat yang dipancung pada 12 Januari 2008. Ia juga dipancung tanpa sepengetahuan keluarganya. Bahkan sampai sekarang jenazahnya belum dipulangkan ke tanah air.
Kemudian juga ada Kikim Komalasari yang dibunuh dan lantas jenazahnya dibuang begitu saja di tong sampah. Dan masih sejumlah kasus TKI lainnya yang dibunuh di Arab Saudi.
Data Kementerian Luar Negeri, sejak 1999 hingga 2010 ini setidaknya masih ada 28 TKI di Arab Saudi dan terancam hukuman mati. Sedangkan baru 4 TKI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati.
Sementara data Migrant Care, TKI yang menunggu proses sidang dengan ancaman hukuman pancung antara lain Suwarni asal Jatim, Hafidz bin Kholil Sulam asal Tulungagung, Eti Thoyib Anwar asal Majalengka, Karsih binti Ocim asal Karawang, Sun asal Subang. Kemudian Emi binti Katma Mumu asal Sukabumi, Sulaimah asal Kalimantan Barat, Muhammad Zaini asal Madura, Jamilah binti Abidin Rifi’i asal Cianjur.
Selain terancam pancungan, tidak sedikit TKI yang mendapat siksaan di luar batas kemanusiaan. Kita tentu masih ingat dengan Sumiati. PRT yang bekerja di Madinah ini mulutnya ditusuk dengan besi, dipukul dan kepalanya dibakar oleh majikannya.
Sumiati harus menjalani operasi berkali-kali untuk menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Anehnya, sang majikan hanya divonis 3 tahun penjara. Itu pun di pengadilan banding di Arab Saudi meninjau kembali putusan itu dengan mengulang kembali peradilan itu, karena vonis itu dianggap cacat hukum.
Kekerasan terhadap TKI memang sudah seperti hal biasa di Arab. Kultur di Arab sangat keras. Berbuat salah sedikit saja akibatnya bisa fatal.
“Bukan hanya caci maki, ada yang dicambuk. Kalau pun kita lapor polisi, majikan akan bebas dan kita malah dituding macam-macam, ini yang menakutkan bagi kita yang kerja di Arab Saudi ini,” kata Muhammad Tio, seorang mukimin asal Surabaya, Jawa Timur yang sudah tinggal di Jeddah, Arab Saudi kepada detikcom.
Banyaknya kasus kekejaman itu menjadikan Arab Saudi sebagai momok TKI.Maklumlah Arab merupakan negara kedua yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap TKI setelah Malaysia. “Arab Saudi jadi negara kedua terbanyak,” kata Jubir Kemenlu Michael Tene.
Sejak awal 2011 ini syarat pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi diperketat. Dari pengetatan itu, diketahui hanya ada 5 majikan di Saudi yang layak untuk PRT asal Indonesia.
“Sejak 1 Januari 2011 hingga sekarang hanya ada 5 calon majikan yang layak. Yang tidak pada 5 majikan itu berati ilegal, karena yang memenuhi syarat hanya 5,” kata Plt Dirjen Bina Penempatan Tenga Kerja Kemenakertrans Rena Usman.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai masyarakat Indonesia lebih baik dalam memperlakukan PRT daripada orang Arab Saudi. “Saya alami sendiri selama tiga belas tahun, para tenaga kerja kita dikungkung dalam tembok yang rapat,” kata Said Aqil yang pernah tinggal di Makkah itu.
Kekerasan terhadap TKI di Arab terjadi bisa saja antara lain dipicu anggapan orang Arab bila TKI yang bekerja padanya merupakan budak. Sebab setiap calon majikan yang mencari pembantu harus mengeluarkan uang seharga Rp 25 juta per orang TKI atau setara 10-12 ribu Riyal Arab Saudi.
Perlakuan tidak menyenangkan terhadap TKI tidak hanya dilakukan majikan. Di tingkat perusahaan perwakilan penyalur di Arab Saudi saja perlakuan kurang manusiawi kadang kerap diterima para TKI, baik yang menjadi PRT atau sopir ini.
“Saya pernah melihat orang dicambuk, karena dianggap kerjanya jelek atau mungkin sang TKW itu cengeng dan ngeluh. Jadi kayak gambling aja, ada yang dapat majikan baik, dan ada yang dapat majikan yang kejam,” terang Tio lagi.
Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengungkapkan faktor budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman pada kaum minirotas ini, khususnya kekerasan yang dilakukan majikan kepada PRT atau TKW.
Kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT tidak senonoh mengakibatkan kecemberuan majikan perempuan yang berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan. “Saya percaya bahwa perlawanan TKW atau PRT kita karena membela kehormatan. Soal dosa majikan, pemerintah Saudi tidak akan peduli kecuali menghukum PRT atau TKW,” ungkap Hasyim.
Jumlah TKI di Arab Saudi saat ini, menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, 500.000 orang. Dari jumlah itu, TKI yang bermasalah secara hukum diperkirakan sekitar 400 orang, ini termasuk kasus pidana, kasus perlakuan kekerasan dan penganiyaan. Sementara jumlah WNI di Arab Saudi mencapai 700.000 orang.
Sementara data Kemenkum HAM serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperkirakan jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.
Menurut Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, dari angka itu hampir 90 persen TKI bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga atau sopir.
(zal/iy)
Kamis, 23/06/2011 15:21 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(2)
Bekal Hari Tua Dibayar dengan Nyawa 
Deden Gunawan – detikNews

Rumah Ruyati (detikcom)

Jakarta – Ruyati adalah pahlawan. Bagi keluarganya dan pahlawan devisa bagi negara. Banyak jasa yang sudah ia berikan.
Satu unit angkot K18 trayek Cikarang-Sukatani, sebuah rumah permanen, dan menyekolahkan ketiga anaknya menjadi bukti jasa Ruyati bagi keluarga selama bekerja di luar negeri.
Ibu dari Een Nuraini (36) Epi Kurniati (27), dan Iwan Kurniawan (24) berkarir sebagai TKI lebih dari satu dekade. Ia mulai bekerja di Timur Tengah sejak 1998. Abu Dhabi adalah negara pertama yang dipijak Ruyati. Di negara kaya minyak itu ia bekerja selama 3 tahun.
Setelah beristirahat 1 tahun, Ruyati kembali terbang sebagai TKI. Kali ini ia bekerja di Arab Saudi. Selama bekerja saat itu, Ruyati yang sudah menjanda itu mengaku baik-baik saja.
Ruyati bercerai dari Ubaidilah pada 2003, setelah pulang bekerja dari Abu Dhabi. Sejak itulah Ruyati menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya.
“Ibu cerita kepada kami majikannya baik-baik semua. Jadi ibu merasa betah dan senang selama bekerja,” jelas Een, anak sulung Ruyati kepada detikcom.
Karena merasa nyaman, pada 2008, Ruyati ingin bekerja ke Arab Saudi lagi. Kepada anak-anaknya, ia bilang kepergiannya itu untuk yang terakhir kali. Hasil kerjanya nanti akan dijadikan bekal hari tua. Ia tidak mau di hari tuanya membebani anak-anaknya yang sudah berkeluarga.
Sebenarnya keluarga sudah melarang Ruyati kembali ke Arab. Anak-anaknya khawatir dengan kondisi Ruyati yang sudah tua. “Kami sudah melarang ibu pergi. Kami juga heran kenapa ibu bisa pergi padahal usianya sudah tidak memungkinkan,” jelas Een.
Kekhawatiran keluarga seolah menjadi kenyataan. Pada kepergian yang ketiga itu, nasib naas ternyata menimpa Ruyati. Di rumah majikan yang baru di Arab Saudi, ia mendapat perlakuan kejam.
Sang majikan, Khairiya Hamid binti Mijlid, sering kasar dan memaki-maki Ruyati. “Bahkan tidak segan-segan memukul dan menendang ibu. Ibu juga bilang pernah jatuh dari tangga. Kami curiga itu perbuatan majikannya,” ujar Een.
Ruyati sudah berkali-kali minta pindah majikan. Ia bahkan berniat kabur. Perlakuan yang kasar Khairiya diduga menjadi penyebab Ruyati bertindak nekat membunuh sang majikan. Akibat perbuatannya itu, Ruyati pun harus berhadapan dengan algojo dan dihukum pancung.
Pemancungan Ruyati langsung bikin heboh masyarakat Indonesia. Pemerintah dianggap telah abai terhadap warga negaranya sehingga nasib Ruyati jadi tragis. Namun pemerintah tidak mau disalahkan begitu saja. Pemerintah kemudian melempar kesalahan kepada pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi pancung tanpa memberi kabar berita.
Semestinya semua yang terlibat dalam urusan keberangkatan Ruyati ke Arab Saudi sampai terjadinya eksekusi mati harus diusut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hukuman itu tidak terjadi bila masing-masing pihak terkait telah melakukan prosedur yang benar.
“Dari proses pemberangkatan, pengawasan, serta pemantauan diplomatik di Arab Saudi harus diusut. Supaya diketahui di mana kelemahan yang terjadi. Sehingga bisa diketahui kenapa ada WNI yang dihukum mati di negara lain tanpa diketahui keluarga ataupun pemerintah,” kritik pengamat Timur Tengah dari Moderat Moeslim Society Zuairi Misrawi.
Dalam kasus Ruyati, sejak kepergiannya memang diduga bermasalah. Misalnya, pemalsuan identitas yang dilakukan PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) berbendera PT Dasa Graha Utama (DGU).
Menurut Een, anak Ruyati, lolosnya Ruyati jadi TKI ke Arab Saudi karena akal-akalan PT DGU. Perusahaan yang berdomisili di Bekasi itu diduga memalsukan data kelahiran Ruyati.
Aslinya, Ruyati lahir pada 7 Juli 1957, tapi diubah menjadi 12 Juli 1968. Karena data palsu itu Ruyati akhirnya bisa terbang ke Arab Saudi. Ruyati yang berpaspor RI AL 786899 itu diberangkatkan sekitar Oktober 2008.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan meneliti dugaan pemalsuan identitas Ruyati yang dilakukan PT DGU. Jika terbukti, BNP2TKI akan mencabut SIUP PT DGU.
“Sanksinya akan diusulkan ke Kemenakertrans sesuai peraturan yang berlaku, maksimal pencabutan SIUP. Kalau ada unsur pidana seperti pemalsuan dokumen akan dilaporkan ke kepolisian,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hukum BNP2TKI, Lisna Yoeliani Poeloengan.
Saat ini BNP2TKI sudah melakukan klarifikasi. Namun dokumen yang dibawa PPTKIS belum lengkap. Minggu ini rencananya akan dilengkapi, seperti perjanjian penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja sama penempatan.
Namun, kata Misrawi, tidak bisa hanya PT DGU saja yang dipersalahkan. Sebab dalam eksekusi mati itu ada pula kesalahan pemerintah, yakni BNP2TKI dan Kemenlu. Harusnya kedua lembaga itu mengetahui rencana eksekusi mati itu sehingga bisa dicegah.
“BNP2TKI harusnya punya catatan siapa saja TKI yang sedang mengalami masalah di Arab Saudi dan melakukan monitoring. Sementara Kemenlu harusnya melakukan upaya menggali informasi dan meneruskannya kepada presiden,” tegas Misrawi.
Sayangnya, upaya pengawasan dan monitoring itu tidak dilakukan sehingga perempuan paruh baya itu harus menghadapi penegak hukum Arab Saudi tanpa adanya pembelaan dari pemerintah. Nah, soal inilah yang dikeluhkan keluarga dan banyak kalangan di Indonesia.
Meski kecewa dengan sikap pemerintah, namun keluarga Ruyati tetap berharap pemerintah bisa membantu memulangkan jasadnya ke tanah air. “Ini permintaan kami yang terakhir kepada pemerintah. Semoga ibu kami bisa dipulangkan. Supaya kami bisa mengurus dan merawat makam ibu,” harap Een.
(ddg/iy)
Kamis, 23/06/2011 14:53 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(1)
Disidang Cuma 2 Kali, Ruyati Langsung Dipancung 
Deden Gunawan – detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

Ruyati (istimewa)

Jakarta – Minggu, 19 Juni 2011, menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi Een Nuraini. Mimpi buruk yang menghantuinya selama 1,5 tahun ini akhirnya menjadi kenyataan.
Dari ujung telepon, seseorang yang mengaku dari Kemenlu memberi kabar yang sangat mengejutkan. Sang ibu, Ruyati binti Sapubi telah dipancung pada Sabtu, 18 Juni pukul 15.00 waktu Arab Saudi.
Mendengar kabar itu, Een pun terhuyung. Ia tidak percaya. Ia sangat ingat kabar sebelumnya menyatakan persidangan sang ibu masih terus berjalan. Bahkan disebutkan pada 28 Juni masih akan ada sidang lagi.”Makanya kami sangat terkejut ketika mendengar kabar ibu sudah dieksekusi,” jelas Een kepada detikcom.
Ruyati , TKI asal Desa Sukaderma, Kecamatan Sukatani, Bekasi itu dijatuhi hukuman pancung setelah divonis terbukti membunuh majikannya, Khairiya Hamid binti Mijlid.
Pada 12 Januari 2010, polisi Sektor Al Mansur Makkah Al Mukarromah menemukan Khairiyah tewas bersimbah darah di rumahnya. Polisi kemudian menetapkan Ruyati , yang tinggal berdua saja bersama Khairiya, sebagai tersangka. Ruyati didakwa telah membunuh majikannya dengan menusukkan pisau pemotong daging.
Motif pembunuhan diduga rasa kesal akibat sering dimarahi dan kecewa karena majikan menolak memulangkannya.Ruyati juga mengaku punya niat untuk melarikan diri, namun pintu rumah majikan selalu terkunci.
Kabar Ruyati membunuh majikan baru diterima keluarga 2 hari setelah TKI itu ditahan. Sebelumnya keluarga memang mendapat kabar Ruyati diperlakukan dengan kejam oleh majikan.
“Majikan ibu sangat kasar. Ibu sering dipukul dan ditendang. Tapi kami tidak menyangka ibu bisa berbuat seperti itu,” kata Een sedih.
Pada 3 Mei 2010, Ruyati diadili untuk pertama kali. Saat itu ia terancam hukuman qisas yaitu hukuman yang sama dengan apa yang dilakukannya, yakni karena membunuh maka ia dijatuhi hukuman dibunuh.
Ancaman qisas diberitahukan Kemenlu kepada keluarga, pada 2 Februari 2011, lewat surat. Dalam surat itu tertulis Ruyati telah menjalani persidangan dan mendapat ancaman hukuman qisas. Kabar ini terang saja membuat keluarga semakin risau. Mereka sadar Ruyati terancam hukuman mati.
Sayangnya setelah surat itu, Kemenlu tidak lagi memberi kabar soal sidang Ruyati. Padahal pada Mei 2011, Ruyati disidang lagi dan benar dijatuhi hukuman qisas.
Karena lama tidak ada kabar, Een ditemani keluarga mendatangi Kemenlu dan Kemenakertrans. Namun informasi soal nasib ibunya tidak mereka dapatkan. Yang ada keluarga Ruyati harus bolak-balik di kedua kementerian itu tanpa menuai hasil.
“Kami seperti dipingpong. Dari kantor sini disuruh ke sana. Dari sana disuruh ke sini lagi. Tapi tetap saja mereka tidak bisa memberikan informasi tentang ibu,” curhat Een.
Een hanya dapat kabar persidangan belum tuntas dan pemerintah tetap berupaya mendampingi sidang Ruyati. Tidak dinyana-nyana kabar duka akhirnya datang pada 19 Juni itu.Ruyati sudah meninggal, dipenggal para algojo Kerajaan Arab Saudi.
Tidak hanya keluarga yang terkejut. Kemenlu pun kelimpungan karena pemerintah Arab Saudi tidak memberitahu rencana eksekusi itu sebelumnya. Pemerintah baru mengetahui pemancungan beberapa saat setelah eksekusi berlangsung dari media online setempat.”Tak ada pemberitahuan pada Indonesia oleh otoritas Arab Saudi,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Menurut Marty, peradilan Arab Saudi memang kerap kali tanpa pemberitahuan dahulu dan langsung dieksekusi. Bukan hanya Indonesia, ada warga negara lain seperti India dan Nigeria yang dieksekusi pun tidak diinformasikan ke pemerintah masing-masing.
Sepengetahuan KJRI Jeddah, Ruyati hanya menjalani sidang dua kali di Mahkamah Ammah. Dalam dua kali sidang itu, perempuan 54 tahun itu mengakui membunuh sang majikan. Setelah itu, kasus dibawa ke Mahkamah Tamzis (banding) dan kemudian Mahkamah Ulya (kasasi) dan diputuskan untuk dieksekusi.
Karena itu, pemerintah mengecam eksekusi Ruyati. Eksekusi pemancungan itu dinilai tidak mengindahkan praktik hukum internasional. “Merupakan hak tahanan asing untuk mendapat bimbingan kekonsuleran,” kata Juru Bicara Kemenlu Michael Tene, kepada detikcom.
Kemenlu lantas memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Al Khayyat. Direktur Timur Tengah Kemlu Ronny Prasetyo Yuliantoro yang menemui sang dubes menyatakan protes pemerintah RI terhadap pemancungan Ruyati.
“Dubes Saudi menyatakan penyesalannya atas terjadinya eksekusi dan akan mengupayakan agar hal-hal seperti itu, di mana terjadi pelaksanaan hukuman terhadap WNI ke depan tidak terjadi lagi,” jelas Michael.
Meski Arab Saudi meminta maaf, kecaman atas pemancungan Ruyati tidak surut. Banyak kalangan menilai hukuman mati yang sampai saat ini diberlakukan di Arab Saudi dianggap telah melanggar hukum internasional dan HAM.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso misalnya mengancam akan membawa kasus Ruyati ke dewan HAM PBB melalui UN Human Rights Council.”Cara itu perlu didorong sebab banyak kasus kemanusian yang sering dilakukan masyarakat Arab Saudi kepada TKI. Terus terang kondisi ini sangat menyedihkan,” kata Priyo.
Pendapat ini juga didukung Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa mengubah sistem hukumnya dengan mengacu pada prinsip HAM dan proses hukum yang berlaku universal. “Eksekusi mati Ruyati yang diam-diam sangat menyalahi hukum di negara manapun,” tegas Hikmahanto.
Memang setiap negara punya aturan masing-masing dalam menjatuhkan hukuman di negaranya. Hanya saja, masing-masing negara berkewajiban menaati hukum universal.Misalnya proses persidangan dilakukan secara transparan. Apalagi soal waktu eksekusi bila terdakwa akan dihukum mati.
(ddg/iy)
Kamis, 23/06/2011 17:58 WIB
Kolom Djoko Suud
Ruyati Itu Jimat  
Djoko Suud Sukahar

Jakarta – Mati memang takdir. Kematian paling indah adalah tanpa sakit dan saat ibadah. Itu yang iba dalam kematian saudara kita Ruyati Bin Satubi di Saudi Arabia. Dia dihukum qisas. Dipancung karena divonis bersalah. Membunuh majikan dan tidak dimaafkan keluarganya.
Duka mengiring kematiannya. Tidak hanya keluarga, tetapi juga segenap warga bangsa ini. Di Sabtu yang terik, pahlawan devisa, mujahid yang berjuang untuk keluarga, terpisah nyawa dari raganya. Beliau dieksekusi. Dipenggal kepalanya.
Kematian ini sangat dramatis. Di tengah hukuman mati dikesankan agar tidak sadis dan tidak barbarian (kalau tidak dihapuskan), ternyata warga kita mengalami itu. Kematiannya lambat diketahui negara dan keluarga. Dan setelah almarhumah, baru simpati dan sumpah-serapah terhadap negara Arab dan Indonesia mengalir dimana-mana. Insyaallah surga bagimu saudaraku.
Ruyati adalah ruh hati. Dia gantungan jiwa dari ayah dan ibu yang melahirkannya. Biar hidup dalam kemiskinan di kampung, Ruyati merupakan pelita hati. Itu jika merujuk nama ibu yang berakhir tragis di Arab Saudi ini.
Ruyati merupakan jimat (ruqyah) bagi anak-anaknya. Pepunden yang patut jadi panutan. Dia bak batu karang yang tegar di tengah himpitan dan kesulitan hidup. Dia penguat keluarga. Ditinggal suami kawin lagi tak mengecilkan niatnya. Tanpa kelu dia besarkan dan sekolahkan tiga anaknya. Termasuk mempersiapkan bekal hidup Irwan, si bungsu, yang kini menempati rumah serta punya angkutan umum untuk menafkahi keluarganya.
Ruyati adalah mantera sekaligus doa yang ijabah. Kematiannya tidak sia-sia. Dia melahirkan gema. Kemanusiaan bela-sungkawa. Dan seorang manusia terhindar dari nasib serupa. Darsem ditebus pemerintah dengan nilai yang tak terbayangkan baginya, Rp 4,7 miliar. Ruyati merupakan martir. Tanpa ‘pengorbanannya’ semua itu muskil terjadi.
Bagi pemerintah Indonesia, kematian Ruyati ibarat cermin untuk berkaca dan berkaca lagi. Introspeksi diri agar tidak acuh dan hanya berwacana. Gegabah terhadap nasib rakyatnya. Sebab berjuta-juta para pejuang devisa itu menyebar di berbagai negara. Memberi sumbangan negara setidaknya Rp 42 triliun. Diprediksi meningkat hingga Rp 65 triliun/tahun, tapi perhatian dan apresiasi sejauh ini amat rendah. Mereka seperti manusia terbuang dan dibuang.
Ini merupakan kegagalan pemerintah untuk kesekian kalinya. Gagal memenuhi kewajiban melindungi. Gagal menyediakan pekerjaan bagi warganya. Jika itu mampu diberikan, tak akan ada yang berkeinginan untuk jauh dari rumah tinggal. Apalagi harus berkalang tanah di negeri asing yang tak dikenalnya.
Langkah pemerintah melancarkan protes ke Saudi Arabia patut dihargai. Berjanji memberi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengais rejeki di luar negeri juga layak dipuji. Namun penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia di bulan Agustus mendatang bukanlah solusi.
Kebijakan itu hampir pasti tidak mujarab. Sulitnya lapangan kerja di dalam negeri adalah akar masalah. Murahnya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah soal lain yang membuat aturan itu akan dilanggar. Adakah memang itu harapan pemerintah? Jika terjadi kasus serupa bisa lempar tanggungjawab? TKI layak dipersalahkan?
Pemerintah terkesan instan dalam menanggapi tiap persoalan. Belum ada langkah preventif. Jika akar masalahnya lapangan kerja dan soal pendapatan, kenapa tidak fokus untuk all-out membenahi itu. Program-program pemborosan yang koruptif kenapa tidak distop untuk dialokasikan ke sektor ini.
Banyak kementerian yang harusnya dihapuskan, seperti Kementerian Sosial yang tidak jelas pekerjaannya. Transmigrasi tidak perlu ada lagi. Kementerian Koperasi bisa diarahkan sebagai distributor produk rakyat, membuka swalayan di tiap desa atau kecamatan untuk membendung dominasi swalayan asing. Dan ini menyerap tenaga kerja tinggi, selain memberdayakan produk dalam negeri.
Kini masih ada 23 WNI lagi yang akan menghadapi ancaman serupa. Dan itu baru di Saudi Arabia. Belum yang tersebar di negara-negara lain. Memang kita malu disebut sebagai ‘negara babu’. Tapi karena pemerintah tak kunjung berbenah, memanfaatkan kekayaan negeri ini digunakan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, maka rasa malu itu menjadi tragic-komedi. Malu tapi mau apalagi karena terpaksa.
Kini Ruyati telah tiada. Hujatan dan pujian tak berguna lagi. Hanya doa yang perlu dipanjatkan. Semoga amal ibadahnya diterima Gusti Allah. Dan mudah-mudahan pemerintah negeri ini membentuk Satuan Tugas untuk membuka lapangan kerja agar warga ini tidak berhasrat menjadi TKI. Bukan Satgas Perlindungan TKI yang terkeswan basa-basi.
*) Djoko Suud Sukahar pemerhati sosial budaya, tinggal di Jakarta.
(vit/vit)
Kamis, 23/06/2011 17:28 WIB
Di Manakah Jenazah Ernawati, TKI yang Meninggal di Saudi? 
Nurvita Indarini – detikNews

Jakarta – “Saya disabeti pakai selang air.” Itulah ucapan terakhir yang disampaikan TKW Ernawati, kepada sang kakak Yenny melalui telepon sambil menangis. Sejak itu, Yenny tak lagi bisa menghubungi Erna yang belakangan diketahui telah meninggal. Sudah 4 bulan berselang, jenazah Erna tak juga diterima keluarga.
Yenny kepada detikcom pada Kamis (22/6/2011), mengisahkan perjuangannya memulangkan sang adik dari Saudi, sejak Erna masih hidup hingga dikabarkan telah meninggal. Menurutnya, Erna, gadis asal Dukuh Ngelo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jateng, pergi mengadu nasib ke Saudi tanpa sepengetahuan keluarga.
Kala itu tahun 2008. Erna yang sebenarnya cukup pintar, tidak lulus SMP. Gadis itu sempat mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Erna menghilang dari rumah dan mengabarkan dirinya sudah berada di Saudi, menjadi TKI.
Sebenarnya Erna belum cukup umur untuk menjadi TKI. Umurnya yang masih sekitar 15 tahun dituakan oleh perusahaan jasa pengiriman TKI menjadi 23 tahun. Saat awal bekerja, Erna mendapat majikan yang baik. Sayang, saat itu dia dituduh mencuri handphone oleh keluarga majikannya sehingga dikembalikan ke agennya.
“Di majikannya yang terakhir itu, adik saya bilang dia bekerja di pelacuran. Sebab selama setahun lebih dia bekerja di sana, majikannya sudah 8 kali berganti laki-laki. Majikannya adalah janda yang sudah punya anak dan cucu,” kata Yenny yang berdomisili di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini.
Desember 2010, Erna menghubungi Yenny dan mengatakan kontraknya akan habis pada Juli 2011. Kala itu Erna mengaku sering dimaki-maki majikan, dipukul dan bila salah sedikit kerap diancam dipotong gaji meski selama bekerja belum menerima gaji.
“Saya sudah minta dia buat pulang. Tapi katanya malu kalau pulang kampung nggak bawa duit. Karena itu dia bilang mau disabar-sabarin,” imbuhnya.
Pada 26 Januari, Erna kembali menelepon dan menangis. Kepada kakaknya Erna mengatakan dirinya muntah darah karena disabeti pakai selang air. Dengan sabar Yenny pun bertanya kenapa sampai dipukuli.
“Saya minta tolong seorang laki-laki untuk beli mie karena lapar nggak dikasih makan,” kata Yenny menirukan ucapan adiknya.
Dalam telepon, Erna juga menyebut dirinya hendak diperkosa teman majikannya. Saat itu paha Erna dipegang-pegang dan di selangkangan Erna dijejalkan uang 500 riyal, namun Erna melawan.
Pada 31 Januari, Yenny pergi ke Migrant Care dan diantarkan ke Kementerian Luar Negeri untuk melapor. Di Kemenlu, Yenny ditemui bagian advokasi wilayah Arab Saudi. Dia pun meminta agar adiknya dipulangkan ke Indonesia karena belum berobat.
“Tanggal 2 Februari saya pulang ke Tanjung Pinang. Saya telepon adik saya tapi nggak ada jawaban. Saya SMS tanggal 6 Februari tapi tidak dibalas. Teleponnya aktif tapi tidak dijawab,” keluhnya.
Pada 10 Februari, teman adiknya yang sesama TKI Arab Saudi menyampaikan informasi ke kampungnya di Kudus bahwa Erna sudah meninggal di Rumah Sakit karena meminum racun tikus. Mendengar kabar itu, Yenny pingsan. Setelah siuman dan mampu berpikir jernih, dia menghubungi Migrant Care dan Kemlu kembali.
“Kemlu bilang, ‘Ibu jangan bilang sudah meninggal, nanti keluarga shock. Karena belum ada informasinya,'” terangnya.
Namun Yenny tidak menyerah. Dia masih berupaya untuk menghubungi telepon genggam Erna. Lalu pada malam itu, dia mendapat telepon dari nomor Erna. Ketika telepon dijawab, yang berbicara rupanya seorang laki-laki dalam bahasa Arab.
“Lalu saya komunikasi pakai bahasa Inggris. Dia mengatakan ada jenazah di rumah sakit yang rupanya jenazah adik saya. Mungkin hape ada di kocek adik saya, jadi dia bisa menghubungi saya,” jelas Yenny.
Pada suatu pagi Kemlu menelepon Yenny dan memastikan bahwa Erna sudah meninggal. Pegawai Kemlu itu juga menyampaikan ikut berduka cita. Ucapan belasungkawa itu tak mampu mengusir kecewa dan sedih Yenny. Sebab selama 10 hari sejak hari pertama dia melapor ke Kemlu hingga ada laporan adiknya meninggal, dia merasa Kemlu tidak melakukan tindakan apa pun.
“Katanya butuh 4 bulan untuk memulangkan jenazah. Setiap kali saya telepon (Kemlu) katanya selalu dibilang medical record, surat kelengkapan kurang,” ucap puteri kedua dari 12 bersaudara ini.
Menurut dia, terakhir kali Kemlu menghubunginya adalah 3 pekan lalu untuk meminta tandatangan keluarga untuk otopsi jenazah. Tandatangan sudah difaks ke Kemlu, BNP2TKI dan Migrant Care. Migrant Care mengaku sudah menerima kiriman faks namun tidak demikian dengan Kemlu. Hingga keluarga Erna mengirim tandatangan keluarga hingga 2 kali.
“Yang saya nggak habis pikir, pada bulan Februari ada faks dari Riyadh yang dikirim ke kampung yang menyatakan kalau handphone yang digunakan untuk menghubungi saya bukan hape adik saya tapi hape petugas RS,” tutur Yenny.
Dalam faks disampaikan pula bahwa PT penyalur Erna akan menjemput jenazah dan mengantarkannya ke daerah Subang. Padahal Erna berasal dari Jawa Tengah. “Berarti ini kan ada pemalsuan dokumen. Tidak saja umur tapi juga alamat,” lanjut Yenny.
Dia menyebut, PT penyalur adiknya adalah Boughsan Labrindo. Pada 13 Februari pihak penyalur mengucapkan belasungkawa dan memberikan santunan Rp 10 juta kepada keluarga.
“Ini bukan soal materi. Ini soal nyawa adik saya,” kata Yenny.
(vit/fay)

Baca Juga :

• Yenny: Tak Semua yang Diperjuangkan Gus Dur Berbuah Pembebasan TKI
• TKI Asal NTB Ditembak Mati di Arab Saudi, Keluarga Tuntut Denda 1,5 M
• Polda Tetapkan Dua Tersangka Kasus PJTKI Bermasalah di Bekasi
• Staf Khusus SBY Sanggah Tudingan Politikus PDIP Soal TKI

Kamis, 23/06/2011 16:03 WIB
Kisah TKI di Arab
Cerita Pedih Rosita dan ‘Pembebasannya’ ke Indonesia 
Ken Yunita – detikNews

Foto: Didi Syafirdi/detikcom

Jakarta – Rosita Siti Saadah memang telah dipenjara selama kurang lebih 20 bulan di Uni Emirat Arab karena dituduh membunuh. Ibu satu anak itu juga terancam hukuman pancung. Namun kini, Rosita telah ‘bebas’ dan kembali ke Indonesia.
Bagaimana Rosita bisa ‘selamat’ dan kembali ke pelukan keluarganya? Perempuan 29 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada Solidaritas Perempuan. Berikut kesaksian Rosita seperti rilis yang dikirimkan kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).
Rosita terbang ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Mei 2009 dan bekerja pada sepasang suami istri yang memiliki delapan anak perempuan dan dua anak laki-laki. Rumah majikan Rosita sangat luas dan terbagi menjadi beberapa bangunan.
Seluruh properti milik majikannya itu diurus oleh Rosita dan satu seorang temannya sesama TKI. Namun sayang, Rosita enggan menyebutkan siapa rekannya tersebut. Dalam rilis itu, rekan Rosita itu hanya disebutkan dengan X.
Suatu malam, tidak seperti malam-malam sebelumnya, Rosita tidur lebih dulu dari rekannya. Namun entah pukul berapa, perempuan yang memiliki anak berusia tujuh tahun itu terbangun.
“Saat itu, ia melihat seorang pria tinggi sedang melonggarkan bohlam lampu hingga padam.
Lampu diluar kamar pun sudah dimatikan. Tiba-tiba, seseorang memegangi Rosita, membekap
mulutnya, dan berkata,”Jangan teriak atau saya bunuh kamu!”. Rosita pun diam tak melawan,” begitu cerita dalam rilis tersebut.
Dan ketika para pria pergi, Rosita memanggil-manggil X dan menghampiri tempat tidur X. Namun X tidak juga menjawab panggilan Rosita. Rosita juga tidak bisa melihat apapun karena kondisi kamar saat itu sangat gelap karena lampu mati.
“Rosita menjadi sangat takut, dan memutuskan untuk melapor kepada majikan. Rosita lari ke rumah majikan dan mengetuk pintu. “Baba, madam, tolong! Saya takut. Ada laki-laki masuk
kamar,” Rosita terus berteriak.
Mendengar itu, majikan bukannya membukakan pintu dan memeriksa keadaan, malah menyuruh
Rosita membukakan pintu untuk polisi. Polisi kemudian membawa Rosita ke rumah sakit. Saat itulah Rosita tahu bahwa X meninggal dunia.
“Selanjutnya, Rosita menjalani 20 bulan di tahanan. Selama di tahanan Rosita mengalami kesulitan dalam menghubungi pemerintah maupun keluarganya. Polisi melarangnya untuk berbicara atau membuat pernyataan dan menghubungi orang lain. Rosita bahkan mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia dipukuli oleh polisi, dan tidak boleh tidur selama lima hari,” lanjut rilis itu.
Baru setelah setahun Rosita ditahan, dan menjalani tiga sidang, Pemerintah Indonesia mengetahui kasus Rosita. Selama tiga kali sidang, Rosita sama sekali tidak didampingi, baik oleh pengacara, penerjemah, maupun staf perwakilan pemerintah RI.
Pada tanggal 11 Juni 2011, tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan. Polisi memberikannya tiket dan mengantarkan ke bandara, tanpa melalui perwakilan pemerintah RI. Begitu sampai di Jakata pada tanggal 12 Juni, Rosita baru bisa menghubungi keluarganya, dan langsung kembali ke Karawang.
Setelah sempat bertemu dengan keluarganya, Rosita bersama Solidaritas Perempuan dan Solidaritas Buruh Migran Karawang mendatangi Kementerian Luar Negeri pada 14 Juni 2011. Ketika dihubungi melalui telepon, ternyata Konsulat Jenderal RI di Dubai, sebagai perwakilan pemerintah RI terdekat dari Fujariah, sama sekali tidak mengetahui kepulangan Rosita.
(ken/asy)